Batanghari Academia Indonesia Kolaka

Buku Referensi Pengantar Hukum Tata Negara

Dr. Khaerul Mannan, SH., MH

Editor: 1. Herman., B., SH., MH; 2. Kadaruddin

Desain Cover : Trika

Sumber : https://batanghariacademia.com/hukum-tata-negara-khaerul/

Tata Letak : Oi Putra

Proofreader : Keko

Ukuran : Jml hal judul 7, Jml hal isi naskah 228, Uk: 15.5×23 cm

ISBN : On Proses

Cetakan Pertama : Januari 2025

Hak Cipta 2025, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2025 by Batanghari Academia

All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau

memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Penerbit: Batanghari Academia Indonesia Kolaka (BAIK)

Jl. Poros Kolaka Pomalaa No. 7 RW 1 RT 1 Kel. Ngapa Kec, Wundulako Kolaka Sulawesi Tenggara 93561

IKAPI 009/Sultra/2024

Telp: 081340565171. Website: https://batanghariacademia.com.  E-mail: kontak@batanghariacademia.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita persembahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga buku referensi ini dapat terselesaikan dengan baik. Buku ini berjudul “Pengantar Hukum Tata Negara” disusun untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai pentingnya Hukum Tata Negara (HTN) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. 

Sebagai negara yang besar dan beragam, Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam mewujudkan tata kelola negara yang baik, adil, dan demokratis. Hukum Tata Negara memiliki peran yang sangat vital dalam menyusun landasan hukum yang memastikan penyelenggaraan negara berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Buku ini dihadirkan untuk menjadi salah satu rujukan dalam menghadirkan pemahaman lebih mendalam mengenai konsep dasar HTN, struktur pemerintahan, serta perkembangan yang telah terjadi sepanjang perjalanan sejarah Indonesia.

Melalui buku ini, penulis berusaha menyajikan rekomendasi rekomendasi yang konstruktif guna memperkuat sistem hukum tata negara Indonesia, baik dari sisi peraturan, pengawasan, implementasi, hingga adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan globalisasi. Kami berharap, buku ini dapat memberikan wawasan baru dan mendorong perbaikan serta reformasi dalam bidang Hukum Tata Negara di Indonesia.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan masukan berharga dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa, praktisi hukum, akademisi, serta masyarakat luas yang tertarik untuk memahami lebih jauh mengenai Hukum Tata Negara dan peranannya dalam kehidupan bernegara.

Terakhir, kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan demi penyempurnaan buku ini di masa yang akan datang. Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan hukum dan tata kelola negara di Indonesia.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR … v

DAFTAR ISI  … vi

BAB I Pendahuluan  … 1

  1. Pengertian dan ruang lingkup Hukum Tata Negara (HTN) … 1
  2. Perkembangan sejarah HTN di Indonesia …18
  3. Pentingnya mempelajari HTN … 22

BAB 2 Sumber-Sumber Hukum Tata Negara … 26

  1. Sumber hukum formal dan material … 26
  2. Konstitusi dan undang-undang  … 28
  3. Peraturan perundang-undangan terkait HTN … 32

BAB 3 Konstitusi … 36

  1. Pengertian dan fungsi konstitusi … 36
  2. Jenis-jenis konstitusi … 38
  3. Proses pembentukan dan perubahan konstitusi  … 41
  4. Analisis UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia … 43

BAB 4 Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Tata Negara … 47

  1. Kedaulatan rakyat … 47
  2. Negara hukum (Rechtsstaat) … 52
  3. Pemisahan kekuasaan dan checks and balances … 57
  4. Demokrasi dan hak asasi manusia … 62

BAB 5 Struktur dan Sistem Pemerintahan  … 68

  1. Bentuk negara: kesatuan dan federal … 68
  2. Bentuk pemerintahan: presidensial dan parlementer  … 71
  3. Struktur pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945  … 76

BAB 6 Lembaga-Lembaga Negara … 80

  1. Lembaga Eksekutif … 80
  2. Lembaga legislatif  … 83
  3. Lembaga yudikatif … 87
  4. Hubungan antar lembaga negara di Indonesia … 91

BAB 7 Sistem Pemilu dan Partai Politik … 97

  1. Prinsip-prinsip dasar pemilu … 97
  2. Sistem pemilu di Indonesia  …100

viC. Peran partai politik dalam sistem tata negara  … 104

BAB 8 Otonomi Daerah dan Desentralisasi … 110

  1. Konsep dasar otonomi daerah … 110
  2. Hubungan pemerintah pusat dan daerah … 115
  3. Implementasi otonomi daerah di Indonesia … 120

BAB 9 Hak dan Kewajiban Warga Negara … 126

  1. Pengertian hak dan kewajiban warga negara … 126
  2. Hak asasi manusia dalam konteks HTN … 128
  3. Peran negara dalam melindungi hak warga negara … 132

BAB 10 Pemerintahan Daerah …137

  1. Struktur pemerintahan daerah … 137
  2. Peran kepala daerah … 141
  3. Tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah .. 146

BAB 11 Perubahan Konstitusi … 152

  1. Prosedur dan mekanisme perubahan konstitusi …152
  2. Perubahan UUD 1945 dan implikasinya …156
  3. Studi komparatif perubahan konstitusi di negara lain …160

BAB 12 Pengawasan dalam Hukum Tata Negara…166

  1. Pengawasan konstitusional: peran Mahkamah Konstitusi …166
  2. Pengawasan legislatif terhadap eksekutif … 171
  3. Mekanisme pengawasan publik … 177

BAB 13 Perkembangan Hukum Tata Negara di Era Digital …183

  1. Pengaruh teknologi terhadap tata kelola negara … 183
  2. E-government dan Tantangannya …188
  3. Hukum tata negara dalam era globalisasi …193

BAB 14 Penutup dan Prospek Hukum Tata Negara .. 199

  1. Tantangan hukum tata negara di masa depan …199
  2. Reformasi hukum tata negara  …204
  3. Rekomendasi untuk pengembangan HTN di Indonesia  …209

REFERENSI …214

BIOGRAFI PENULIS …226

Scroll to Top